Disebut Tidak Menghargai MPR, Sri Mulyani Angkat Bicara

LIPUTAN BEKASI – Ketua MPR Bambang Soesatyo sempat menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengahargai institusi MPR.

Hal itu terjadi karena Sri Mulyani tidak menghadiri undangan rapat dari MPR yang dilayangkan sebanyak dua kali.

Menanggapi hal terserbut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya memenuhi undangan rapat dengan instansi MPR.

Melalui akun Isntagramnya @smindrawati, menteri keungan tersebut mengungkapkan alasannya tidak menghadiri undangan tersebut karena bertepatan dengan agenda lain yang lebih penting.

Baca Juga: Covid-19 Varian Omicron Ada di Belanda Sebelum Afrika Selatan

”Undangan dua kali, 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wakil Menteri (Wamen),” tulis Sri Mulyani di akun Istagramnya pada Rabu, 1 Desember.

“Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” lanjutnya.

Melaui unggahan tersebut juga diketahui alasan pemanggilan/undangan MPR kepada Menteri Keuangan yaitu terkait anggaran.

Baca Juga: Surat Edaran Pemkot Bekasi Tentang Pencegahan Penanggulangan Covid-19 Natal dan Tahun Baru 2022

“Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta,” ungkapnya.

Sri Mulyani menyebut tentang anggaran yang dialirkan untuk penangan Covid-19 varian Delta yang meningkat, bantuan sosial (Bansos), akselerasi vaksinasi, bantuan UMKM, pelaksanaan PPKM, dan subsidi upah pekerja.

Selain mengungkap alasan penyaluran anggaran, Sri Mulyani juga berjanji akan menyalurkan anggaran sesuai mekanisme dan menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan

Baca Juga: Ayah Vanessa Angel Doddy Soedrajat Mengarahkan Mayang Terima Warisan, Menurut Gilang Dirga

“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” ungkapnya.