Waketum Partai Gerindra, Ferry Juliantono Mengomentari Isu Bisnis PCR Hingga Sebut Nama Jokowi

photo author
Dicky Ismail, Liputan Bekasi
- Senin, 8 November 2021 | 16:35 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono  (YouTube/Akbar Faizal Uncensored)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono (YouTube/Akbar Faizal Uncensored)
LIPUTAN BEKASI - Ferry Julaintono, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, mengomentari isu tentang bisnis Test Polymerase Chain Reaction (PCR).
 
Ferry Julaintono mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Bapad Pengawas Keungan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
 
 
 
“Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke BPK, juga dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada DPR,” kata Ferry Juliantono, dikutip Liputanbekasi.com dari PikiranRakyat-Bekasi.com dalam chanel YouTube Akbar Faizal Uncersored pada Jum’at, 5 November 2021.
 
Hal tersebut dilakukan agar DPR bisa melakukan investigasi terhadap isu bisnis tes PCR yang melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
 
 
Adapun, selain berpengaruh terhadap akuntabilitas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab soal polemik tersebut, juga harus ada transparansi mengenai hal ini kepada publik.
 
Ferry Juliantono menyebut hal ini sangat penting dituntut oleh masyarakat karena berkaitan dengan masalah moral.
 
Sebagai seorang pengurus partai yang termasuk besar di Indonesia, Ferry Juliantono merasa bahwa ini sebuah masalah besar.
 
 
Dirinya merasa memiliki kewajiban integritas moral untuk menyatakan sikap terhadap isu bisnis tes PCR ini.
 
Kemudian, Ferry menuturkan terkait masalah ini harus ada pihak yang dapat mempertanggungjawabkan.
 
Selain itu, dia juga menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil sikap terkait isu bisnis tes PCR ini.
 
 
Menurutnya, jika Jokowi tidak mengambil sikap dan seolah membiarkan hal tersebut kemungkinan ada pihak yang menyatakan bahwa Presiden RI ikut berperan dalam memperkaya orang lain dalam tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
 
“Saya khawatir, mudah-mudahan engga, jangan sampai Pak Jokwi itu menjadi presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” tegasnya.***
 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rahmat Fauzy

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X