LIPUTANBEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi pada dugaan skandal korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo seraya menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022," kata Budi dalam pernyataan resminya, pada Jumat, 20 Juni 2025.
"(Terhadap) KIP (Khofifah Indar Parawansa), Gubernur Jawa Timur," imbuhnya.
Pemanggilan terhadap Gubernur Khofifah itu diketahui untuk pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Juni 2025.
Di sisi lain, KPK juga turut memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslahah.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tegas Budi.
Sebelumnya diketahui, KPK sejauh ini telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022.
Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardhika pernah mengungkap secara rinci terkait 21 tersangka dalam kasus tersebut.
"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata Tessa kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 12 Juli 2024 lalu.
"Bahwa dalam sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," imbuhnya.
Sementara itu, empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.***
Artikel Terkait
Menanggapi Isu Pemakzulan Gibran, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Tetap Tenang dan Ikuti Proses Sesuai Mekanisme Ketatanegaraan yang Berlaku
Ganjar Pranowo Beri Sindiran Ringan Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Sebut ‘Nasi Gorengnya Belum Dimakan’ sebagai Isyarat Belum Ada Kesepakatan
Komisi III DPR Tegas Tolak Legalisasi Kasino, Sebut Kultur Indonesia Belum Siap
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Terkait Dugaan Skandal Korupsi Lahan Rusun Cengkareng Jakarta
Awal Terbongkarnya Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbud hingga Kejagung Cegah 3 Eks Stafsus Nadiem Makarim ke Luar Negeri
Kejagung Periksa 13 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Kredit Sritex, Termasuk Direktur Utama Sritex dan Sejumlah Petinggi Bank BJB
Nadiem Makarim Buka Suara soal Dugaan Korupsi Laptop Chromebook Rp9,9 Triliun, Sebut Ayahnya Pernah Jadi Komite Etik KPK
Duduk Perkara Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumut, Kini Keputusan Finalnya Diambil Alih Langsung oleh Presiden Prabowo
Tanggapi Undangan Vladimir Putin untuk Prabowo, Maruarar Sirait Ingatkan Pentingnya Prinsip “Seribu Teman Itu Sedikit” dalam Diplomasi
Tiga Fakta di Balik Ketegasan Presiden Prabowo Tetapkan 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh, Bukan Lagi Sumatera Utara