Djarot Nilai Vonis Hasto Kristiyanto Tak Adil Jika Harun Masiku Masih Buron, Sebut Ini Politisasi Hukum dan Hasto Jadi Tahanan Politik

LIPUTANBEKASI.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, angkat bicara soal vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Vonis itu diberikan karena Hasto dinilai terbukti terlibat dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk Harun Masiku.

Namun, Djarot menilai bahwa vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan karena Harun Masiku sebagai inti perkara masih buron dan belum ditangkap hingga hari ini.

"Tidak ditemukan fakta bahwa itu uang dari Sekjen, dari Mas Hasto. Kalau mau fair betul, ya tangkaplah Harun Masiku itu, jangan kemudian Mas Hasto dikorbankan. Inilah praktek dari politisasi hukum," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025.

Baca Juga: Media Vietnam Soroti Penggunaan VAR Hanya di Final AFF U-23 2025 Jelang Laga Panas Vietnam vs Indonesia yang Dinilai Tak Konsisten Sejak Awal Turnamen

Ia menganggap bahwa perkara hukum yang menimpa Hasto sarat akan kepentingan politik dan merupakan bentuk tekanan terhadap pihak yang berseberangan dengan penguasa.

"Ini persoalan politik, dan Pak Sekjen itu adalah menjadi tahanan politik. Karena berbeda dengan penguasa, berbeda dengan raja yang tidak mau dikritik, maka dicari-carilah kesalahannya," ujarnya.

Meski demikian, Djarot tetap menyampaikan bahwa ia menghormati keputusan majelis hakim yang sudah menetapkan vonis tersebut secara hukum.

Baca Juga: TNI dan Warga Bersinergi Dorong Angkong untuk Distribusi Material dalam Program TMMD Kodim 0825 Banyuwangi di Pelosok Siliragung Demi Pembangunan Desa

Namun, ia menekankan bahwa jika penegakan hukum ingin ditegakkan dengan adil dan objektif, maka Harun Masiku sebagai aktor utama harus segera ditangkap.

Djarot juga menegaskan bahwa posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP masih tetap berlaku sampai ada keputusan resmi dari internal partai.

"Kalau posisi Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan," tuturnya.

Menurutnya, keputusan pergantian jabatan di PDIP tidak bisa dilakukan sembarangan dan hanya bisa diputuskan lewat mekanisme internal partai.

"Kita punya aturan main sendiri di partai. Jadi, tidak bisa asal mengganti posisi Sekjen tanpa proses yang jelas," tambah Djarot.