MPR Akan Bahas Pokok-Pokok Haluan Negara, Bukan Amandemen UUD 1945 Membahas Masa Jabatan Presiden

LIPUTAN BEKASI - Pada akhir September 2021 akan didiskusikan secara berkala oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo membahas PPHN ( Pokok-Pokok Haluan Negara ).

Diskusi ini adalah diskusi publik untuk membantah wacana masa jabatan presiden tiga periode dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap PPHN.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Masih Dimanfaatkan Orang Untuk Berbuat Baik Dan Berbuat Jahat Dari Segi Ekonomi Dan Sosial

Bambang Soesatyo menjelaskan, "Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah," ucap Bamsoet.

MPR periode 2019-2024 akan melakukan diskusi ini dan menyiapkan PPHN adalah langkah melanjutkan amanat dari MPR periode-periode sebelumnya.

Baca Juga: Kylian Mbappe, Pemain Yang Mempunyai Semua Kualitas Dan Pemain Masa Depan Los Blancos

"Keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," Lanjut Ketua MPR 2019-2024 ini.

Pembangunan dari satu periode keperiode selanjutnya harus saling berkesinambungan itu yang tertuang dalam PPHN ini. BamSoet juga berujar PPHN juga menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang ontentik, konstitusional, kuat, stabil dan berwibawa.

Pakar Akademisi dari berbagai Ilmu Disiplin juga dilibatkan dalam Rancangan PPHN dan Naskan Akademiknya.

Baca Juga: Vaksinasi Guru di Kabupaten Bekasi Sudah Mencapai 83 Persen, PTM Siap Dilaksanakan

Bambang Soesatyo menambahkan, "Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022, Mengenai pilihan tentang bentuk hukum yang akan dipilih untuk PPHN, apakah cukup dengan UU atau TAP MPR agar tidak bisa 'ditorpedo' oleh Perppu, sangat tergantung kepada keputusan dan kesepakatan partai-partai politik yang ada di parlemen dan kelompok DPD,"

Apabila diawal tahun 2022 selesai, MPR sudah bisa menyampaikan hasil kajian tersebut kepada para pimpinan partai politik, kelompok DPD, ormas, civitas akademika, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya seperti dunia usaha.

Sebelumya banyak terdengar kabar, relawan dan pendukung Presiden Jokowi saat ini berharap Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi 3 periode.

Baca Juga: Dorong Kemajuan Koperasi dan UKM, Pj. Bupati Bekasi Tanda Tangan MoU dengan PT Hyundai

Presiden Jokowi pun memberikan tanggapan yang monohok, "Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," Tegas Jokowi, Senin (15/3).