LIPUTANBEKASI.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum hingga gedung pemerintahan yang rusak usai aksi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia pekan lalu.
Kerusakan tercatat terjadi di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta.
Di Ibu Kota, layanan Transjakarta melaporkan tujuh halte BRT hangus terbakar dan 16 halte lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kondisi serupa juga menimpa beberapa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Salah satu insiden paling menonjol adalah pembakaran Gedung DPRD di Makassar.
Peristiwa tersebut menambah panjang daftar fasilitas publik yang harus segera diperbaiki agar bisa kembali digunakan masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut biaya perbaikan itu bersumber dari anggaran darurat yang disiapkan untuk kondisi tak terduga.
Menurutnya, perhitungan kebutuhan dana sudah dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan.
“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar, hampir ya, total Rp800 sekian. Mulai dari ringan, berat, dan sedang,” ujar Dody di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa 2 September 2025.
Ia menjelaskan, perbaikan akan menyesuaikan tingkat kerusakan.
Fasilitas yang mengalami kerusakan berat membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama dibandingkan yang hanya rusak ringan.
Perbaikan fasilitas dengan kerusakan berat bisa memakan waktu hingga 6 bulan.
Sementara untuk kerusakan sedang, target pengerjaan diperkirakan sekitar 3 hingga 4 bulan.
