LIPUTAN BEKASI - Jaringan Pemred Promedia (JPP) menggelar forum diskusi strategis yang membahas National HA/DR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) capability framework bersama Co-Director of Cooperation and External Engagement sekaligus Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri.
Diskusi strategis tersebut diselenggarakan secara daring pada Selasa malam, 16 Desember 2025, dan diikuti oleh para pemimpin redaksi serta perwakilan mitra Promedia dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum ini mengangkat tema “Peran Alutsista Militer dalam Banjir Akibat Siklon Senyar” yang menyoroti pentingnya penguatan sistem nasional dalam menghadapi bencana alam berskala besar.
Dalam diskusi tersebut, para peserta membahas perlunya sistem koordinasi penanganan bencana yang lebih terstruktur, terpadu, dan memiliki pembagian peran yang jelas antarinstansi.
Aisha menyampaikan bahwa hingga saat ini Indonesia masih menghadapi kekosongan dalam hal kerangka kapabilitas nasional untuk bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana.
"Membangun National HA/DR capability framework ini yang belum kita punya," kata Aisha.
Ia menjelaskan bahwa ketiadaan kerangka kerja tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor saat terjadi kondisi darurat di berbagai wilayah.
Menurut Aisha, National HA/DR capability framework berfungsi sebagai panduan yang mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antar lembaga dalam situasi bencana.
"Jadi capability framework ini lebih ke arah siapa yang bertanggung jawab bagaimana koordinasi," lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa kerangka tersebut akan membantu memastikan respons bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien tanpa tumpang tindih kewenangan.
Lebih jauh, Aisha menekankan pentingnya kejelasan peran militer dalam mendukung penanganan krisis sipil, khususnya dalam konteks bantuan kemanusiaan.
"Apa peran TNI di sana kemudian bagaimana cara menyalurkan alutsista dan penyaluran bantuan. Jadi perlu ada framework yang kemudian perlu dibangun," tutur Aisha.
Menurutnya, pemanfaatan alat utama sistem senjata (alutsista) militer dalam situasi bencana harus diatur secara jelas agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan kemanusiaan.
