Sejarah Baru Negara Republik Tunisia, Perdana Menteri Perempuan Pertama

LIPUTAN BEKASI - Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk seorang perempuan yang bernama Najla Bouden Romdhane sebagai Perdana Menteri pertama dinegara Tunisia.

Najla adalah Perdana Menteri perempuan pertama yang ada di Negara Republik Tunisia, dan merupakan sejarah baru untuk Tunisia.

Najla menggantikan perdana menteri sebelumnya yang telah ditanggalkan dari kursi kementrian dan dipecat sendiri oleh Saied sesaat ia merebut kekuasaan dua bulan yang lalu.

Baca Juga: Putri Mako dari Kekaisaran Jepang akan Menikahi Kekasihnya pada tanggal 26 Oktober nanti

"Hari ini tepat pertama kalinya dalam sejarah Tunisia sendiri menunjuk seorang perempuan untuk memimpin sebuah pemerintahan,"  kata Presiden Kais Saied pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang lalu.

Najla pun turut berkomentar,  dirinya terpilih menjadi perdana menteri pertama di Tunisia tersebut, "Ini merupakan suatu kehormatan bagi perempuan perempuan Tunisia," ucap Najla.

Sebelum ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri, Najla yang kini menyentuh usia sekitar 63 tahun bertugas di kementrian pendidikan tinggi pada tahun 2011 silam.

Baca Juga: Inggris Krisis Bahan Bakar dan Obat-obatan, Akibat Lockdown Disejumlah Kota di Inggris

Menurut Mosaique FM, stasiun radio pertama di Tunisia. Najla akan menduduki kursi kementrian tersebut saat Tunisia sendiri dilanda krisis politik.

Demokrasi yang direbut melalui sebuah revolusi pada tahun 2011 terancam padam pada bulan Juli 2021.

Saied menggulingkan pemerintahan sekaligus dibekukannya kegiatan parlemen yang dipimpim oleh partai islam moderat Ennahda, adalah sebuah langkah yang dicap oleh pihak oposisi sebagai bagian dari kudeta.

Baca Juga: Insiden Ledakan di Beirut, Masyarakat Marah Karena Investigasi Belum Juga Selesai

Tunisia sendiri sedang jatuh bangun menghadapi krisis keuangan di negaranya, setelah bertahun tahun mengalami stagnan ekonomi yang diperparah oleh pandemi virus corona serta pertikaian politik.

Pemerintahan yang baru harus segera bertindak cepat guna untuk mencari solusi serta jalan keluar dan mencari dukungan keuangan untuk membiayai anggaran dan utang setelah melakukan perebutan kekuasaan oleh Saied pada bulan Juli lalu.

Tunisia sendiri juga sudah menunda untuk membicarkan solusi keuangan dengan Dana Moneter Internasional.

Tugas dari perdana menteri pun dinilai kurang penting setelah pengumuman dari Saied beberapa waktu yang lalu.

Baca Juga: Inilah 5 Alasan Kenapa Harus Menonton Film Terbaru James Bond : No Time To Die

Tentang Pemerintah akan bertanggungjawab kepada kekuasaan tertinggi yaitu Presiden.

Saied sendiri membuat pengumuman dimana ia dengan bebas dapat memilih atau memecat menteri kabinet kerja.***