LIPUTAN BEKASI - Situasi politik di kawasan Eropa Timur kembali mengemuka setelah pernyataan terbaru Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyoroti keputusan Ukraina tidak menggelar pemilihan presiden selama darurat militer berlangsung dan meminta proses politik segera dilakukan begitu kondisi darurat dicabut.
Putin menyampaikan pandangannya dalam konferensi pers di Bishkek, Kirgistan, dengan menegaskan bahwa pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan legitimasi pemerintahan Ukraina setelah terjadi sejumlah eskalasi konflik.
Ia menuturkan bahwa proses demokrasi harus kembali berjalan normal segera setelah ada kesepakatan perdamaian yang menghentikan pertempuran antara Rusia dan Ukraina.
Putin mengatakan bahwa pencabutan darurat militer harus menjadi momentum bagi Ukraina untuk mengembalikan hak politik warganya melalui pemilihan presiden yang transparan dan terbuka.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa “Begitu tercapai kesepakatan perdamaian dalam bentuk apa pun dan pertempuran berhenti, darurat militer harus segera dicabut, jika darurat militer dicabut, pemilihan presiden harus segera diumumkan, setelah itu, referendum harus digelar terkait seluruh isu teritorial”.
Putin menganggap pemerintah Ukraina membuat kesalahan strategis ketika memutuskan tidak menyelenggarakan pemilihan presiden meski masa jabatan sebelumnya telah berakhir di tengah situasi konflik.
Ia turut membandingkan kondisi di negaranya dengan mengatakan bahwa Rusia tetap menggelar pemilu, termasuk pemilu presiden, meski operasi militer masih berjalan di beberapa wilayah.
Menurutnya, proses politik yang berhenti dapat menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi legitimasi pemerintahan Ukraina dalam mengambil keputusan penting terutama terkait masa depan negara tersebut.
Putin juga menyinggung bahwa kepemimpinan Ukraina saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenangkan pemilu tanpa kecurangan apabila proses politik kembali dibuka untuk publik.
Ia menegaskan bahwa rasa percaya masyarakat tidak dapat dibangun tanpa adanya mekanisme demokratis yang berlangsung secara adil dan dapat diawasi oleh masyarakat internasional.
Dalam kesempatan itu, Putin mengingatkan bahwa hanya Verkhovna Rada atau parlemen Ukraina yang berwenang memperpanjang masa jabatannya selama darurat militer berlangsung dan bukan presiden yang saat ini mengemban tugas eksekutif.
Ia menilai bahwa aturan tersebut harus menjadi landasan penting bagi Ukraina untuk menentukan langkah politik selanjutnya terutama ketika memasuki fase transisi menuju situasi pascakonflik.
Pernyataan Putin tersebut memicu respons beragam dari pengamat internasional yang menilai bahwa Rusia mencoba menekan Ukraina dalam ranah politik selain perang di lapangan.
Sebagian analis melihat bahwa dorongan Rusia terhadap referendum isu teritorial dapat berkaitan dengan wilayah-wilayah yang menjadi sengketa setelah konflik pecah sejak 2022.
