Tragedi Pembantaian Massal di Nanking yang Begitu Mengerikan!

LIPUTANBEKASI.COM - Pembantaian Nanking, atau yang dikenal dengan Rape of Nanking merupakan tragedi kemanusiaan.

Tragedi ini terjadi di kota Nanking antara Desember 1937 hingga Januari 1938 yang merupakan bagian dari Perang Tiongkok-Jepang II.

Sejumlah 300.000 jiwa warga Tiongkok dibantai dan ratusan ribu wanita diperkosa selama kurun waktu satu bulan.

Jika mencari jawaban yang lebih mendetail, maka aksi keji Jepang di Nanking, maupun kota-kota lainnya di Tiongkok selama Perang Tiongkok-Jepang II (1937–1945), tentu tak lepas dari dua hal.

Yaitu, indoktrinasi dan Imperial rasisme. Mentalitas 'rasis' Jepang terhadap bangsa Asia lainnya sudah tumbuh sejak akhir Perang Dunia I. Saat itu Jepang muncul sebagai pemenang setelah bergabung dengan sekutu barat.

BACA JUGA : Harga dan Keistimewaan Honda Super Cub C125, Motor Bebeknya Para Sultan

Akan tetapi, penolakan sekutu untuk mengakui Jepang sebagai negara yang setara dengan mereka membuat militer Jepang berupaya untuk membuat diri mereka diakui oleh dunia.

Hal itu kemudian diwujudkan dengan investasi besar-besaran untuk membangun angkatan bersenjata mereka.

Selama periode 1920-an, Jepang berhasil menjadi salah satu kekuatan militer terbesar dunia.

Bahkan Angkatan Laut mereka menjadi yang ke-3 di belakang Amerika Serikat dan Inggris ketika Perang Dunia II pecah.

Meningkatnya kekuatan militer Jepang juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan ekspansi.

Hal itu yang kemudian membuat Jepang menginvasi Tiongkok dan mengobarkan perang Tiongkok-Jepang I (tahun 1931) yang dilanjutkan tahun 1937.

Perasaan lebih superior tersebut yang membuat Jepang memiliki apa yang disebut dengan imperial rasisme.

Baca Juga: 3 Tips Mengambil Selfie bagi Pemula, Hasilnya Dijamin Mirip Selebgram

Imperial rasisme ini menganut perasaan superior yang kemudian meremehkan harkat hidup bangsa lain.

Alasan utama dibalik pembantaian Nanking karena Jepang tidak menganggap bangsa Asia lainnya setara dengan mereka.

Sehingga pasukan Jepang bebas melakukan apa saja kepada bangsa lain. Apalagi dalam kondisi perang.

Sama halnya dengan Nazi Jerman yang merasa jika darah Arya mereka lebih murni dibanding bangsa lain.

Kejadian di Nanking merupakan contoh dari imperial rasisme tersebut dengan rakyat sipil Tiongkok tidak dianggap sebagai manusia.

Hanya dijadikan sebagai target yang bebas diperlakukan sesuka mereka selaku penguasa.

Fanatisme tersebut diperburuk dengan semangat bushido atau pantang menyerah yang ditanamkan ke pikiran pasukan Jepang.

Hal itu membuat mereka enggan memanusiakan lawan yang menyerah, baik militer maupun warga sipil.

Baca Juga: Ini 5 Faktor Utama yang Mempererat Ikatan Persahabatan, Apa Saja?

Penolakan terhadap hukum internasional oleh Jepang. Alasan lain yang lebih spesifik, adalah karena Jepang belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1929 terkait perlakuan terhadap tawanan perang.

Oleh karena itu, Jepang tidak merasa wajib untuk menerapkan poin-poin yang ada di dalamnya.

Hal ini sempat mengemuka lewat respon militer Jepang pasca serangan kejutan di Pearl Harbor bulan Agustus tahun 1941.

"Jepang tidak terikat oleh konvensi yang dimaksud (Jenewa). Namun, selama memungkinkan kami akan berupaya untuk menerapkan poin-poin dalam konvensi tersebut. 

Mutatis Mutandis, jaminan untuk semua tawanan yang jatuh ke tangan kami, sambil di saat bersamaan tetap menghormati budaya serta hak hidup dari semua tawanan dalam hubungannya dengan makanan dan perlindungan."

Dari jawaban di atas bisa diasumsikan jika Jepang enggan meratifikasi Konvensi Jenewa karena mereka merasa jika para tawanan maupun rakyat sipil akan mereka perlakukan dengan adil, meski tanpa terikat konvensi.

Suatu realita yang sama sekali tidak terwujud di lapangan. Ironisnya, Jepang juga menjadi bagian dari dua konvensi lain terkait perlakuan terhadap tawanan dan warga sipil, yakni Konvensi Hague 1899 dan 1907.

Kendati demikian, poin-poin di dalamnya pun tidak direalisasikan oleh Jepang sepanjang sepak terjang mereka di Perang Pasifik.

Penolakan terhadap Konvensi Jenewa seakan menjadi 'lampu hijau' bagi pasukan Jepang untuk berbuat sesuka mereka di medan perang.

Pembantaian dan pemerkosaan massal di Nanking menjadi salah satu akibat tidak langsung dari hal tersebut.

Apalagi mengingat Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi Jepang bahkan tidak berupaya untuk menahan agresivitas pasukannya di Tiongkok.***