Bendera Merah Putih Tidak Bisa Berkibar di Thomas Cup, Logo PBSI sebagai Gantinya

LIPUTAN BEKASI – Bendera merah putih tidak bisa berkibar di Thomas Cup 2020. Sehingga sebagai gantinya, logo Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang akan dikibarkan.

 

Pada ajang Thomas Cup, empat negara yang masuk ke semifinal akan menghadiri acara penutupan dan masing-masing bendera negara akan dikibarkan.

 

Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak final setelah berhasil mengalahkan tim bulutangkis Denmark. Artinya, Indonesia bakal hadir pada acara penutupan.

 

 

Akan tetapi, pada kesempatan kali ini Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di Thomas Cup 2020.

 

Kepala Bidang Luar Negeri PBSI, Bambang Roedyanto menyampaikan terkait hal tersebut, menyusul pernyataan Badminton World Federation (BWF) yang diterimanya.

 

“(Indonesia) Pakai bendera PBSI karena ini turnamen biasa, dan bukan regional. Kalau Olimpiade kan pakai bendera NOC (National Olympic Comitte),” kata Roedy, dikutip Liputanbekasi.com dari detiksport.com pada Minggu, 17 Oktober 2021.

 

 

Roedy menyayangkan, tim beregu putra yang kini telah mengantongi tiket final Thomas Cup tidak bisa menggunakan bendera merah putih.

 

“Menyayangkan ? Ya, begitu lah. Tapi Menpora kan bilang ini bukan masalah yang serius. Habis bagaimana ?” sesalnya.

 

Pelarangan pengibaran bendera merah putih ini berkaitan dengan permasalahan Indonesia dengan World Anti-Doping Agency (WADA). 

 

 

Indonesia disebut tidak patuh dalam program uji tes doping.

 

Pada 15 September 2021 lalu, Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) menerima surat dari WADA terkait ketidakpatuhan program uji doping.

 

Selain Indonesia, sejumlah negara seperti Thailand dan Korea Utara juga dikirimi surat dan diberi waktu 21 hari untuk memberikan klarifikasi. 

 

Namun Indonesia tidak memberikan klarifikasi, sama halnya dengan Thailand dan Korea Utara hingga batas waktu yang ditentukan. 

 

 

Kemudian WADA melayangkan surat ancaman sanksi pada 7 Oktober 2021.

 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, bahkan mengaku dirinya baru mengetahui soal kasus ini pada 8 Oktober 2021.

 

Diduga perubahan struktur kepengurusan LADI menjadi salah satu alasan Indonesia terlambat memberikan klarifikasi.

 

Akan tetapi, Menpora sudah berusaha mengirimi surat agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi.

 

 

“Kalau ke WADA, kami sudah kirim surat. Jadi kita berusaha ini akan kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari kami bisa ada pembicaraan lebih lanjut,” kata Amali pada 8 Oktober lalu.***