Indonesia Mengecam Keras Vanuatu dalam Sidang PBB, Karena Sering Mengganggu Kedaulatan Indonesia

 

LIPUTAN BEKASI - Perwakilah Vanuatu berulah lagi dengan 'teriak-teriak' terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam sidang PBB yang ke-76.

 

Hal ini sudah terjadi sejak 2016 silam, pihak Vanuatu konsisten menyampaikan persoalan Papua dalam forum internasional Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).

 

 

Pada tahun 2021 ini, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur lagi-lagi menyampaikan persoalan yang sama dan bahkan ia meminta PBB untuk melakukan penilaian secara independen  dengan mengunjungi Papua.

 

"Pelanggaran HAM sudah terjadi meluas diseluruh dunia, masyarakat Papua Barat terus merasakan derita karena pelanggaran HAM," jelasnya dalam pidatonya disidang PBB pada Minggu, 26 September 2021.

 

 

Ferdinand Hutahaen selaku Mantan Politisi Partai Demokrat menilai hal ini merupakan kepanjangan tangan dari Australia yang terus-menerus menyerang Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

 

Menurutnya, ada benarnya Presiden Jokowi menolak kunjungan dari Perdana Menteri Australia karena khawatir hal seperti ini terjadi.

 

Selain itu, Ferdinand menegaskan bahwa ada kaitannya antara persoalan Papua yang diangkat Vanuatu dengan Australia.

 

 

Tentunya Indonesia masih mempunya harga diri untuk menanggapi hal seperti ini.

 

Adapun respon dari pihak Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI di New York, Sindy Nur Fitri dalam sidang umum PBB terkait tuduhan yang ditujukan Vanuatu terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

 

Berdasarkan rekaman sidang umum PBB yang dapat dilihat diYouTube Kementerian Luar Negeri RI.

 

Sindy menjelaskan bahwa Vanuatu terus bertingkah dan mengganggu kedaulatan Indonesia, serta terus-menerus memberikan tuduhan agresif yang berniat buruk dan masalah politik pada Indonesia.

 

 

"Negara tersebut (Vanuatu) berusaha untuk membuat dunia agar tertarik dengan apa yang disebut sebagai kekhawatiran terhadap isu HAM," ucap Sindy.

 

"Kenyataannya, HAM versi mereka gagal untuk menyoroti tindakan teror yang tak manusiawi dan keji, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata,” jelas Sindy.

 

Sindy dengan tegas menyatakan bahwa Vanuatu sengaja tidak 'membuka mata' terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis kriminal bersenjata yang sudah melenyapkan banyak orang yang tak bersalah.

 

 

“Para korban adalah orang-orang yang sesungguhnya mendedikasikan hidup mereka bagi masyarakat Papua," ucapnya.

 

"Ketika para pekerja konstruksi yang tak bersalah dibunuh secara keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam? Saat para guru dibunuh dengan keji, mengapa Vanuatu memilih untuk diam?” tegasnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa Vanuatu sudah berulang kali mengkritik Indonesia terkait  status Papua sebagai bagian dari Indonesia dan Vanuatu melakukan advokasi separatisme ini dengan kekhawatiran palsu terkait HAM di Papua.

 

 

Hal ini tentu saja sudah masuk dalam pelanggaraan prinsip UN (piagam PBB) dan sangat bertentangan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara.

 

Pernyataan Sindy dalam menanggapi hal tersebut bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan demokrasi, mengedepankan hukum, pemerintahan yang baik, serta keadilan sosial.

 

Menurutnya, Indonesia terus berusaha menghormati dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).***