Ridwan Kamil Tetapkan UMK Jawa Barat, Kota Bekasi UMK Tertinggi

LIPUTAN BEKASI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Barat pada tanggal 30 November 2021 lalu.

Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 memuat delapan Diktum.

Pertama, keputusan Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tersebut secara otomatis membatalkan keputusan gubernur terkait UMK yang lama.

Baca Juga: Sah, Ini Daftar Lengkap UMK 2022 Jawa Barat untuk 27 Kota dan Kabupaten

Diktum kedua adalah besaran UMK yang ditetapkan oleh gubernur mencakup 27 kabupaten dan kota yang tersebar di Jawa Barat dengan kisaran sebagai berikut.

UMK yang sudah diumumkan tersebut harus mulai dibayarkan tanggal 1 Januari 2022 mendatang dengan ketentuan UMK tersebut hanya berlaku bagi para pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun sebagaimana yang termuat dalam diktum ketiga dan keempat.

Baca Juga: Lebih dari Lima Juta Dosis Vaksin kembali Tiba di Indonesia, AstraZeneca dan Covovax

Pengusaha harus menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun dan tidak boleh memberikan upah di bawah ketentuan yang sudah diberlakukan.

Kecuali usaha mikro yang ketentuan upah sudah disepakati lebih awal antara pengusaha dan pekerja sebagaimana yang termuat dalam diktum lima dan enam.

Pada diktum tujuh memuat tentang pelaku usaha yang sudah membayarkan upah lebih tinggi dari UMK, maka tidak boleh menurunkan atau mengurangi upah tersebut.

Baca Juga: Jadwal Acara TV Indosiar Hari Ini, Jumat 3 Desember 2021: BRI Liga 1 PSIS vs PSS Sleman

Sedangkan yang bertindak sebagi pengawas dan pengendali adalah gubernur dan pemerintah kota/kabupaten pelaksanaan UMK (diktum delapan).***