LIPUTANBEKASI.COM - KPK melaksanakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Jawa Barat di Bandung pada Kamis, 10 Maret 2022.
Acara yang yang berlangsung di Aula Gedung Sate, Bandung juga dihadiri Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman.
Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki mengatakan rapat kali ini menekankan pada komitmen para kepala daerah untuk mengantisipasi tindakan korupsi di masing-masing wilayah.
Dikutip LiputanBekasi.com dari laman web bekasikab.go.id, “Hari ini kita baru saja selesai mengikuti rapat pemberantasan korupsi," ucap Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki.
Baca Juga: Viral! Minyak Goreng Berceceran di Suramadu, Simak Kronologinya
"Kali ini yang ditekankan yaitu sejauh mana Kepala Daerah dapat mengantisipasi tindakan korupsi di wilayah masing-masing," lanjut Marjuki.
Marjuki juga menyampaikan, dimasa pandemi covid seperti saat ini, ia dan jajarannya akan mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Bekasi.
“Tentu saja, hal-hal yang sekiranya bisa, kami akan lakukan. Kita gali potensi-potensi ekonomi, seiring dengan menurunnya Covid-19,” ujar Marjuki.
Baca Juga: Lirik Lagu Happier - Olivia Rodrigo, Lagu Viral Tiktok pada 2021
Selanjutnya, Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki terima penyerahan sertifikat RSUD Cabangbungin yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Wilayahnya.
“Tadi juga sudah diserahkan dan diterima aset Pemda, berupa sertifikat terkait RSUD Cabangbungin, kedepan semoga semua aset Pemda akan disertifikasikan,” pungkas Marjuki.
Dikesempatan yang bersamaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga berharap berharap Kepala Daerah dapat mengevaluasi mengenai indeks kesehatan, indeks pangan termasuk indeks pemberantasan korupsi di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Abramovich Dijatuhi Sanksi, Hingga Chelsea Terkena Imbasnya
Ridwan Kamil juga berharap Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Barat bisa lebih baik lagi dalam pemberantasan Korupsi di Pemerintahan.
“Kepala Daerah semoga dapat mengevaluasi terkait indeks-indeks berkaitan dengan pemberantasan korupsi," lanjut Ridwan Kamil.