Proyek Kereta Cepat Jadi Tanggungan Rakyat, Faisal Basri : Balik Modalnya 139 Tahun

LIPUTAN BEKASI – Faisal Basri, seorang ekonom senior, memberikan simulasi perhitungan terkait waktu yang dibutuhkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk bisa Break Event Poin (BEP) atau balik modal.

 

Kemudian, Faisal Basri membeberkan simulasi perhitungan tentang berapa lama agar proyek tersebut bisa mencapai titik impas.

 

 

“Saya simulasikan kalau seat (keterisian) cuma 50 persen, trip 30, dan harga tiketnya kemahalan jadi Rp250.000, maka balik modalnya 139 tahun,” kata Faisal Basri dalam diskusi virtual yang ditayangkan dalam chanel YouTube Universitas Paramadina pada Selasa, 2 November 2021.

 

Simulasi yang dilakukan Faisal Basri itu belum termasuk besaran biaya operasional yang dibutuhkan.

 

Sementara itu, Faisal Basri membeberkan simulasi yang ia beri nama asumsi surga. Dia mengasumsikan jika seluruh kursi terisi, jam operasional dari pukul 05.00-22.00, setiap jam ada kereta, dan tarif Rp300.000, maka waktu yang dibutuhkan untuk balik modal yaitu 45,6 tahun.

 

 

“Ini namanya asumsi surga. Pakai asumsi surga saja, balik modalnya 45,6 tahun dengan catatan tidak dihitung biaya operasional,” kata Faisal Basri.

 

Dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, mengizinkan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung didanai dengan Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) melalui penyertaan modal negara kepada BUMN yang terlibat.

 

 

Dikutip Liputanbekasi.com dari pikiran-rakyat.com, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan nilai investasi yang semula Rp86,5 triliun kini menjadi Rp114,2 triliun.

 

Faisal Basri menuturkan, jika semua risiko ini pada akhirnya menjadi tanggungan rakyat karena proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung didanai oleh APBN.

 

“Inilah risiko-risiko yang kita hadapi, jadi yang menanggung semua akhirnya adalah rakyat,” ucap Faisal Basri.

 

 

Lalu ia menambahkan bahwa tadinya proyek ini memakai skema business to business, yang mana pemerintah tidak akan menjamin proyek tersebut. Akan tetapi, sekarang pemerintah ikut menjamin.

 

“Karena tadinya (pakai skema) business to business, (sekarang) gak bisa bisnis lagi. Harus ditanggung pemerintah. Pemerintah tadinya tidak menjamin, sekarang menjamin,” tambahnya.

 

Adapun, Faisal Basri menampilkan data secara keseluruhan tentang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Rinciannya yaitu, 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dan 10 persen dari Konsorium China.

 

 

Sedangkan, Indonesia membiayai proyek tersebut lewat modal KCIC sebesar 25 persen dan Konsorium Indonesia 15 persen.***